Profil

PROFIL
KONTRAS SUMATERA UTARA

 

SEJARAH AWAL

Perubahan yang diharapkan terjadi sejak tahun 1998 ternyata masih belum dapat di wujudkan oleh pemerintahan baru pasca rezim Soeharto jatuh. Hal ini terjadi karena kekuasaan orde baru yang masih kuat serta mesin politikya yang masih solid serta belum ada kesepahaman serta konsolidasi yang baik dari kelompok – kelompok pro demokrasi, Kekuasaan orde baru masih membayang-bayangi pemerintahan pasca 1998, sehingga mempengaruhi tindakan pemerintahan transisi. Hal in dapat dilihat dari Pemerintah masih belum menunjukkan kesungguhan untuk melakukan perubahan system politik, hukum dan ekonomi yang lebih demokratis, tidak akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat dalam merumuskan kebijakan, serta tidak melakukan secara maksimal upaya –upaya penegakan hukum dan HAM

Kenyataan itu berdampak buruk pada masyarakat Indonesia termasuk di Sumatera Utara, bersamaan dengan krisis ekonomi yang mendalam tercatat beberapa peristiwa kekerasan antara lain Penyerbuan yang dilakukan aparat kepolisian dari poltabes Medan kepada mahasiswa pada awal Mei 2000. Penembakan terhadap petani, serentetan peristiwa pemboman , penembakan aktivis gereja, Bentrok antar OKP, pelibatan satgas-satgas partai politik pada saat suksesi pemerintahan daerah. Konflik antar warga masyarakat yang memperjuangkan tanah tang melibatkan pemerintah Daerah – Aparat – PTPN, penggusuran Pedagang Kaki Lima dan sebagainya. Menyadari hal diatas, tentunya harus menjadi refleksi yang stategis untuk merumuskan agenda anti kekerasan yang merupakan manifestasi dari kebijakan negara yang represif dan hegemonic.

KontraS Sumatera Utara pertama kali di bentuk pada tanggal 9 februari 2000 merupakan gugus tugas yang di bentuk oleh sejumlah aktivis yang didukung oleh sejumlah organisasi civil society, sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM di Sumatera Utara.dalam perkembangannya, kemudian tercetuslah ide untuk menjadikan KontraS Sumatera Utara menjadi sebuah perkumpulan .

 

VISI

Demokrasi haruslah dibangun berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan , penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM, Syarat bagi tumbuhnya system demokrasi adalah berkembangnya cirri-ciri system dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil , serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip –prinsip militerisme sebagai sebuah system, perilaku ataupun budaya politik

 

MISI

Memajukan kesadaran rakyat terhadap pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan upaya penghilangan paksa sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Memperjuangkan penegakan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak rakyat untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penghilangan paksa serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya melalui berbagai upaya advokasi dan penuntutan pertanggung jawaban negara.

Mendorong secara konsisten perubahan pada system hokum dan politik yang berdemensi penguatan dan perlindungan rakyat at bentuk-bentuk kekerasan dan penghilangan orang secara paksa serta pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia.

 

NILAI-NILAI

Dalam menjalankan visi dan misi KontraS Sumatera Utara diikat oleh nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau titik pijakan dalam merumuskan dan mengambil kebijakan terutama dalam hal keanggota untuk menjaga idiologi KontraS Sumatera Utara.

Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman itu ada dalam dokumen perubahan organisasi yang terdiri dari:

  • Independensi yaitu: Kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan sikap dan tidak bergantung pada kepada pihak manapun,
  • Keadilan yaitu: Memberikan hak kepada yang berhak
  • Demokrasi yaitu: Toleransi dan menghargai perbedaan pendapat,
  • Penegakkan HAM yaitu: Kesadaran, sikap dan tindakan yang mengutamakan dan menilai tinggi nilai-nilai HAM serta menangkal dan meniadakan kekerasan.

 

PRINSIP-PRINSIP

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam upaya untuk mencapai nilai dasar tersebut adalah:

  1. Tegaknya kedaulatan rakyat yaitu: dimana pelibatan konstituen (rakyat) yang aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan kolektif dan memberikan kesamaan hak-hak, kesetaraan politis dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kendali hasil keputusan,
  2. Kesetaraan gender yaitu: berkelakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan tanggungjawab yang terjadi karena keadaan social, budaya masyarakatmaupun kebijakan politik Negara.
  3. Anti kekerasan yaitu: kesadaran, sikap dan tindakan yang menolak serta melawan praktek kekerasan yang dilakukan individu, kelompok, modal dan Negara.
  4. Berpihak pada kebenaran yaitu; melihat sesuatu secara menyeluruh, tidak sebelah pihak dan memberikan sikap pada suatu masalah,
  5. Mengabdi pada rakyat yaitu; kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan rakyat.

 

STRUKTUR DAN FUNGSI SETIAP UNSUR ORGANISASI

  1. Musyawarah Umum Anggota
    a. Memilih dan mengangkat Board of Trustees (Legislaitf).
    b. Membuat kebijakan-kebijakan strategis organisasi.
  2. Board of Trustees/Badan Pengurus (Legislatif)
    a. Menjalankan mandat konstituen untuk memilih dan mengangkat Eksekutif dan Yudikatif.
    b. Memberikan advice/konsultasi
    c. Membantu penggalian sumber dana
    d. Menjalankan fungsi control terhadap Board of Director (Eksekutif)
    e. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah Umum Anggota Perkumpulan.
  3. Board of Consultatif/Badan Penasehat
    a. Memberikan nasehat (konsultatif) kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan.
    b. Membantu penggalian sumber dana.
    c. Berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Umum Anggota.
  4. Board of Etics/Komisi Etik (Yudikatif)
    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi.
    b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap unsure organisasi.
    c. Memberikan advice/konsultasi legal.
  5. Board of Director/Badan Pekerja (Eksekutif)
    a. Menjalankan kerja-kerja organisasi sehari-hari.
    b. Membuat laporan kerja.

 

STRUKTUR KONTRAS SUMUT PERIODE 2017-2020

Board of Trustees Position
Dadang Darmawan, Sos, Msi Head
Ranto Sibarani, SH Secretary
Dirja Sebayang, SE Staff
Frederick Onto Hutapea Staff
   
Board of Counselor Position
DR. Edy Ikshan, S.H., M.A. Head
Ir. Irwansyah Hasibuan Staff
Erwin Manalu Staff
Ir. Jaya Arjuna Staff
Togap Simamora, SE Staff
   
Board of Director Position
Amin Multazam Lubis, S.Sos. Coordinator
Ronald Syafriansah, S.H. Operational Matters
Armalia, Amd Internal Matters
Yuva Ayuning Anjar, S.Sos Staff of Study and Research:
M. Yusuf Manurung, S.Ab Staff of Public Opinion
Febri Rahmadani Spd Staff of Information and Documentation
Ali Umar Harahap, S.H., M.H.; Staff of Advocacy
Amrul Sinaga, S.H, Staff of Advocacy
Muchlis Ariandi Staff of Victims Organizing and Network,
Ali Isnandar Staff of Investigation
Eliza Mahrani Batubara, S.Sos. Staff Financing and Administration

 

KEGIATAN UTAMA

Kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan yaitu:

  • Mengembangkan sistem informasi dan data base; Kegiatan ini diarahkan untuk memudahkan anggota perkumpulan KontraS maupun masyarakat luas untuk mendapatkan informasi tentang KontraS Sumatera Utara maupun tentang kondisi HAM di Indonesia terutama di wilayah kerja KontraS Sumatera Utara. Oleh sebab itu perlu dibangun satu system informasi dan data base yang memudahkan pelayanan kepada banyak pihak tentang data dan informasi tentang kondisi HAM.
  • Membangun jaringan forum masyarakat korban pelanggaran HAM; Dilakukannya kunjungan ke rumah-rumah korban dan terakhir mengadakan pertemuan korban untuk membangun koalisi korban sebagai kekuatan masyarakat korban untuk menekan Negara sehingga melindungi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia.
  • Melakukan kampanye dan pendidikan public; kegiatan ini meliputi kegiatan penerbitan journal, laporan tahunan tentang kondisi HAM di wilayah kerja KontraS Sumatera Utara dan juga penerbitan buku. Kegiatan ini merupakan hasil kajian-kajian strategis yang diproduksi untuk mengkampanyekan serta mendidik masyarakat berkaitan dengan HAM. Pembuatan film documenter tentang peristiwa pelanggaran HAM di Sumatera Utara diantaranya peristiwa 65 dan juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Sumatera Utara. Mengadakan pagelaran seni anti kekerasan yang di dalamnya meliputi pagelaran teater, puisi dan musik anti kekerasan serta pameran photo yang bertujuan untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan.
  • Melakukan peringatan-peringatan seperti hari HAM, hari Orang hilang maupun hari anti penyiksaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melawan segala bentuk kekerasan dan mendorong public untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong penegakkan HAM.
  • Menyediakan pelayanan pembelaan hukum kepada korban-korban pelanggaran HAM; Sampai saat ini telah mendampingi kasus –kasus kekerasan oleh aparat kepolisian, TNI AU, TNI AL di tingkat penyidikan di kepolisian / Propam dan POM, ditingkat kejaksaan dan pendampingan pembuatan surat – surat legal di pengadilan
  • Melakukan Exposure Sosial; kegiatannya meliputi menyelenggarakan dialog public, Testimony dan Konsultasi public untuk mendapat masukan dan dukungan dari masyarakat terhadap gerakan anti kekerasan. Melakukan diplomatik briefing ke kantor-kantor konsulat untuk mendapat dukungan internasional dalam upaya penegakkan HAM di Indonesia, melakukan audiensi dan lobby kepada legislative dan eksekutif dalam kegiatan advokasi serta mengadakan town hall meeting untuk memperkuat jaringan dan membuat release dan statement serta melakukan aksi-aksi massa.
  • Melakukan Penelitian tentang potensi konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara di Sumatera utara. Kegiatan yang telah dilakukan adalah penelitian tentang kerja kepolisian dan potensi konflik dan pelanggaran HAM atas adanya investasi di Sumatera Utara.

 

PENERIMA MANFAAT

Program-program yang diarahkan untuk mencapai tujuan strategis berkaitan dengan upaya mewujudkan Perkumpulan KontraS Sumatera Utara yang legitimate, kredibel dan akuntabel sehingga mampu melakukan advokasi dan melahirkan pembela HAM ini akan bermanfaat langsung kepada KontraS Sumatera Utara, anggota perkumpulan dan jaringan strategis KontraS Sumatera Utara, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Memberikan manfaat juga kepada public, masyarakat korban dan negara secara tidak langsung.

Program-program yang diarahkan untuk mencapai tujuan strategis yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk memperkuat tekanan masyarakat korban dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM memberikan manfaat langsung perkumpulan KontraS Sumatera Utara, korban dan kelompok korban, pers dan jaringan strategis. Program ini juga memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat luas, pers, mahasiswa, NGO, Kedutaan Asing dan jaringan kerja.

 

KERJASAMA

Kerjasama yang diharapkan yaitu:

  1. Dalam mengembangkan sistem informasi dan data base akan bekerjasama dengan media massa dan jurnalis seperti AJI, PWI, PWI Reformasi dan Kippas, percetakkan, NGO,
  2. Dalam melakukan pengembangan kapasitas SDM akan bekerjasama dengan Federasi KontraS, Anggota Federasi KontraS, narasumber seperti pemerhati HAM, akademisi dan pakar serta NGO,
  3. Mengembangkan system managemen dan organisasi untuk mewujudkan perkumpulan KontraS Sumatera Utara yang kredibel dan akuntabel,
  4. Membangun forum masyarakat korban pelanggaran HAM bekerjasama dengan organisasi masyarakat korban, NGO HAM, mahasiswa, Pers
  5. Melakukan kampanye dan pendidikan public bekerjasama dengan Lembaga profesi/ekspert, LSM dan Ormas perempuan, lembaga profesi advocate, anggota Federasi KontraS dan kelompok korban, konsultan penelitian, mahasiswa, akademisi, pembuat film,
  6. Menyediakan pelayanan pembelaan hukum kepada korban-korban pelanggaran HAM bekerjasama dengan Lembaga profesi/ekspert, LSM dan Ormas perempuan, lembaga profesi advocate, anggota Federasi KontraS dan kelompok korban,
  7. Melakukan Exposure Sosial bekerjasama dengan pekerja seni (kelompok teater, pelukis, pekerja film dan KPI), LSM, pengamat dan pemerhati militer, korban dan kelompok korban, pers, mahasiswa, pemprov dan pemko, percetakan.
  8. Melakukan berbagai Penelitian tentang potensi konflik, kajian aparat keamanan Negara serta isu-isu yang potensial mengganggu terwujudnya HAM bekerjasama dengan Universitas, akademisi, lembaga kajian, LSM